Jakarta CahayaSultra.Com – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilter (LSM GMBI) Sultra Berkunjung ke kantor kementerian kelautan dan perikanan terkait pendamping dan pengaduan masyarakat, nelayan / pemilik kapal dikota Kendari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan pengurus DPP GMBI dan Wilter DKI beserta jajarannya. Rabu (24/01/2024).
Adapun kunjungan tersebut masih terkait dengan hasil Audensi di kantor PPS kota Kendari terkait penolakan regulasi PP Nomor 11 tahun 2023 tentang PIT, penangkapan ikan terukur dan penolakan PNBP 5%.
Ketua GMBI Wilter Sultra Muh ansar s, menyampaikan ke awak media bahwa, kegiatan ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal kepentingan masyarakat, guna menyampaikan kepada kementerian kelautan dan perikanan terkait dengan adanya permintaan nelayan / pemilik kapal yang kami dampingi. Alhamdulillah kegiatan kami direspon dengan baik oleh kementrian kelautan dan perikanan dan diterima langsung oleh bapak Irjen kementerian kelautan dan perikanan tornanda saifullah
Adapun hasil audensi tertuang dalam berita acara diantaranya.
Yang pertama, PP nomor 11 tahun 2023 tidak merugikan nelayan kecil, nelayan kecil tidak dipungut biaya. Kalau didaerah-daerah mereka bayar retribusi kepemerintah daerah.
Yang kedua, PP nomor 11 hanya disyaratkan untuk nelayan besar. BBM hanya untuk nelayan kecil dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
Yang ketiga, Kalau ada yang main BBM silahkan dilaporkan beserta bukti-buktinya ke Irjen Kementerian Kelautan dan perikanan. PP nomor 11 sudah dilakukan saat itu, namun saat ini masih dibenahi mekanismenya dan penyempurnaan.
Yang keempat, PP nomor 11 tidak merugikan nelayan kecil.
Dan yang kelima, Kalau ada oknum PPS yang bermain silahkan laporkan ke pusat kementerian kelautan dan perikanan beserta bukti-bukti yang lengkap.
Lebih lanjut Ansar s juga menyampaikan terimakasih kepada Irjen kementerian kelautan dan perikanan bapak Tornando Saifullah, mau menerima dan mendengarkan keluhan masyarakat yang kami kawal. Serta memeberikan atensi jika ada oknum PPS yang bermain silahkan di laporkan ke pusat kementerian dan kelautan lampirkan beserta bukti – bukti yang lengkap.
“Kami akan tindak tegas oknum tersebut penyampaian Irjen kementrian kepada kami pada saat Audensi” tegasnya.
-Kamipun mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko widodo
-Kepala Kantor Stap Presiden (KSP)
-Menteri kelautan dan perikanan
-Menteri Dalam Negeri R I
-Ketua Mahkamah Agung (MA) R I
-Ketua Ombudsman RI
-Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM)
-Ketua Komisi IV DPR RI
Dengan tujuan agar pihak Eksekutif legislatif dan yudikatif dapat mempertimbangkan kembali penerapan regulasi PP nomor 11 tahu 2023 tenang PIT.
Laporan : EK
