Kendari, Cahayasultra.com — Aliansi Masyarakat Sultra Menggugat dan melaporkan PT Arga Morini Indah atas dugaan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan produksi terbatas Tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Pemerintah, Senin, 31/07/2023.
Hal ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Sultra mengatakan bahwa sangat melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a,b dan c dan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Permenhut 14/2013), UU telah mengatur Penambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) merujuk pada UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian di perbaharui oleh UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
PT. Arga Morini Indah (PT. AMI) yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi nikel di Desa Talaga, Kabupaten Buton Tengah, diduga tidak mengindahkan amanat konstitusi terkait penambangan dikawasan HPT tanpa mengantongi IPPKH merujuk dalam data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per tahun 2021 tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki IPPKH sampai saat ini, dan terpantau masih melakukan aktivitas di Kawasan HPT.
Keberadaan PT Argo Morini Indah (AMI) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) rupanya tidak memberikan dampak positif bagi negara.
Perusahaan tambang tersebut justru merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar. dugaan kerugian negara tersebut menyangkut tindak pidana di sektor kehutanan.
Dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, nomor : 7b VXI tahun 2022, perusahaan tambang tersebut belum menyelesaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
Telah di lakukan perhitungan kerugian negara atau lainya sebesar Rp 38,7 miliar oleh BPK RI. Sehingga berdasarkan LHP tersebut maka perlu di ketahui beberapa tindakan PT AMI diduga melakukan perbuatan melawan hukum, Sehingga apa yang di lakukan oleh PT AMI sangat jelas melanggar undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Pasal 1 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta di kuatkan dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 ayat 24 terkait kerugian negara. Bahkan perbuatan melawan hukum oleh PT AMI masuk dalam pelanggaran UU nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Bedasarkan hasil gerakan jilid III pada tanggal 31 Juli 2023 dari lembaga AMM sultra kami telah masuk ke dinas Kehutanan untuk mepertanyakan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PT. Arga Morini indah dan sekaligus menindak lanjuti pernyataannya dari dinas Kehutanan bahwa memang betul IPPKH PT. AMI telah mati sehingga PT. AMI di kenakan denda Sebesar 16 M kurang lebih dan itu belum termasuk denda yang lainya dan kami juga mempertanyakan terkait langkah apa yang akan di ambil oleh dinas Kehutanan agar aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMI segera ditutup karena telah melanggar aturan perundang-undangan.
Tak hanya dinas Kehutanan, Gakkum pun menjadi salah satu instansi yang kami tuju sekaligus memasukan aduan untuk meminta pihak gakkum turun langsung kelapangan untuk menutup aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMI di desa Talaga raya kec. Buton Tengah dan pihak gakkum menindak lanjuti aduan yang telah kami masukan untuk diteruskan kepimpinan agar sesegera mungkin di proses.
Kami juga bertandang di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan komisi II dan berdiskusi langsung agar dibuatkan jadwal RDP bersama APH dan Dirut PT. AMI untuk membahas sudah sejauh mana APH menindak lanjuti aduan kami terkait tindakan PT. AMI dan meminta penjelasan langsung dari Dirut PT. AMI terkait dengan aduan yang telah kamu suarakan.
Komisi II menyampaikan bahwa akan dibuatkan agenda RDP secepatnya. Setelah dari kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kami melanjutkan rute ke Polda Sultra guna mempressure aduan yang kami masukan di tanggal 27 Juli 2023 dan tanggapan dari pihak krimsus bahwa perkembangan aduan kami telah sampai di tahap (SP2HP) dan hari Kamis, 3 juli 2023 akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak PT. AMI, pungkasnya.
Laporan : Aziz/Tim
